Budaya Indonesia: Sebuah Otokritik (4)

broken-mirror.jpg
Kemerdekaan dan Kebodohan

Setelah membincangkan beberapa perilaku kebudayaan pada masa penjajahan (fisik), marilah sekarang kita memasuki era kemerdekaan. Amma ba’du, pada 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memasuki babak berakhirnya penjajahan fisik–walaupun kemudian disusul dengan pendudukan Jepang. Sekurang-kurangnya, sejak itu para penjajah Belanda tidak lagi tampak di Pulau Jawa yang mewakili 60% Republik Indonesia.

Apakah sejak itu kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kemerdekaan fisik yang kita raih pada 1945 itu bersifat hakiki dan utuh? Jawabnya, wallahu-a’alam! Kemerdekaan fisik boleh jadi memberi peluang bagi kita untuk memerdekakan diri dari belenggu-belenggu penjajahan. Jika dilihat dari kurun penjajahan yang berlangsung selama 350 tahun, maka niscaya sebentuk kebudayaan telah timbul, tumbuh, dan matang di dalamnya. Sebut saja itu dengan budaya kolonial. Apa gerangan budaya kolonial itu? Budaya kolonial tidak lain dari sekumpulan perilaku dan stigma kolonial yang sedemikian merasuki kehidupan kita. Baik yang bersifat sosial, mental, ataupun moral.

Seorang Paulo Freire pernah menuturkan bahwa kebodohan–lebih tepatnya pembodohan–adalah hakikat penjajahan dan penindasan 29. Artinya, penjajahan bertujuan untuk membodohkan suatu bangsa, sehingga bangsa yang bodoh otomatis terjajah. Dan, kebodohan adalah penjajah yang tidak mudah diusir. Bagaimana mau diusir, kalau ia bersembunyi dalam diri kita masing-masing.

Kebodohan banyak ragamnya. Budaya sendika dawuh (menaati perintah) adalah satu di antaranya. Dalam budaya itu, seorang tidak akan mampu menghayati dan menyadari kehidupannya sebagai pribadi yang mandiri. Implikasinya, tumbuhlah bangsa menjadi anak-anak buta-pikiran¾di samping buta-huruf. Paling-paling, hanya satu-dua di antara mereka yang akan dapat baca-tulis lalu menjadi mandor atas teman-temannya.

Alhasil, penjajahan dan penindasan tidak hilang dengan hengkangnya para penjajah secara fisik. Kemerdekaan perlu pencerahan (Aufklarung dalam istilah Immanuel Kant) atau penyadaran (conscientization dalam istilah Paulo Freire). Pencerahan dan penyadaran ihwal makna kemerdekaan. Bagaimana orang merdeka itu jadinya? Patutkah seorang merdeka itu, misalnya, menjalankan sendika dawuh?

Merdeka berarti mencari dan mengenali diri. Siapakah aku? Dari manakah asalku? Ke manakah aku akan menuju? Dengan apa mesti kugapai cita-citaku? Tanpa menjawab soal-soal itu, manusia belum dapat disebut merdeka dalam arti sebenarnya. Jadi, merdeka artinya mengenali dan menyadari diri dan bangsa, supaya tidak tersesat menjajah diri dan sebangsa sendiri. Itulah yang lazim disebut orang dengan character building.

Salah satu bentuk character building ialah membangun-kembali sistem moral yang telah diacak-acak para penjarah dan penindas. Yakni, menjalankan yang baik dan meninggalkan yang buruk; mengasihi teman dan memusuhi lawan; dan sebagainya. Bila tidak, akan terjadi krisis identitas yang hebat. Krisis identitas, umpamanya, terlihat dari terjadinya banyak pengkhianatan dan kongkalikong. Sebagai ilustrasi, simak cerita berikut ini.

“…Betapa beda Van Heutsz dengan pahlawan besar kolonial lain: Van der Wijck. Dalam menguasai Celebes Utara, ia adu kampung yang satu dengan yang lain. Setiap kampung mempunyai lima belas sampai empat puluh prajurit penjaga keamanan kampung. Dengan sogokan-sogokan cerutu pada kepala-kepala kampung, Van der Wijck meniupkan permusuhan dan pengadudombaan. Kampung demi kampung berjatuhan ke tangannya dengan hanya menggunakan beberapa puluh orang serdadu penengah Kompeni. Dan naik marak namanya sebagai penakluk Celebes Utara.

Van Heutsz dengan peluru Korte Verklaring30 , Van der Wijck dengan cerutu. Macam-macam saja jalan untuk merampas negeri. Tujuannya sama: perlombaan kolonial seluruh dunia demi kebesaran nasional bangsa-bangsa Eropa, kehebatan dalam merampas, dan merakus, menghisap kekakayaan bumi dan manusianya. Sejarah menunjukkan bahwa telah dua belas tahun Belanda mengadakan persekutuan persahabatan dengan kerajaan Buleleng, Singaraja, untuk dapat menaklukkan seluruh Bali kala itu.31

Watak khianat-mengkhianati sesama anak bangsa, tampaknya bukan berlaku hanya pada masa Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, hal itu pun terjadi. Menurut Ricklefs, Jepang dapat dengan cepat menduduki Indonesia tidak lain berkat “kerjasama” penduduk setempat. Mereka adalah para raja di Sumatra Timur, para penghulu di Minangkabau, para ulubelang di Aceh, para priyayi di Jawa, dan kelompok-kelompok serupa di daerah-daerah lain 32. Kisah cakar-cakaran antar pribumi sebenarnya ada terus sepanjang sejarah. Penguasa kolonial hanya menyemarakkan. Penjajah memang selalu saja menang atas kedua pelaku cakar-mencakar tersebut.

Di samping membangun kembali sistem moral yang amburadul, character building juga menyangkut perbaikan mental atau yang berhubungan dengan pemikiran, renjana, dan perasaan. Penjajahan yang berkepanjangan menyebabkan kita punya sebobrok-bobrok mentalitas. Salah satu contoh kebobrokan mental yang kita warisi dari masa penjajahan ialah meremehkan kualitas.

Kepekaan kita akan kualitas, bisa dikata lenyap sama sekali. Mungkin saja, itu akibat dari kurang diasahnya cita-rasa. Mana mungkin diasah, digunakan saja tidak pernah. Mau digunakan bagaimana, wong orang-orang terjajah dan tertindas itu kerjanya menaati sabda “para tuan”? Bahkan, pandangan-dunia mereka persis seperti yang muncrat dari mulut para penjajah. Begitulah penindasan. Paulo Freire menyebut penindasan jenis ini dengan pendidikan bercerita (narrative education).

Dengan guru sebagai pencerita, pendidikan bercerita mengarahkan para murid untuk secara mekanis menghafal isi pelajaran yang diceritakan, kata Paulo Freire. Lebih buruk lagi, para murid diubah menjadi “bejana” kosong untuk diisi. Semakin penuh ia mengisi bejana itu, semakin baik pula seorang guru. Semakin patuh bejana-bejana itu untuk diisi, semakin baik pula mereka sebagai murid 33. Apa jadinya kalau saya mengubah kata “guru” dengan “penjajah”, “murid” dengan “jajahan”, “menghafal” dengan “melaksanakan”, “pelajaran” dengan “perintah”, dan “bejana kosong” dengan “pikiran”? Jadinya tidak lain ialah apa yang menimpa Bangsa Indonesia sejak masa penjajahan hingga kini.

Lain orang, lain pula pendapatnya. Koentjaraningrat mengatakan bahwa mentalitas meremehkan mutu adalah akibat dari kemelaratan yang melindih kita semasa penjajahan. Kemelaratan, katanya, berdampak pada perhatian yang bersifat kuantitatif (uang, barang, perabot, dan sebagainya) belaka. Yang ada di pikiran orang miskin, menurutnya, ialah bagaimana memperbanyak uang agar hidup lebih enak dan nyaman. Itu saja. Sementara, meningkatkan mutu adalah soal belakangan. Ini dapat dilihat pada cara kita memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa <!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–>.

Meremehkan mutu juga erat kaitannya dengan perilaku monopolistis yang ditebar para penjajah. Monopoli mengakibatkan pupusnya orientasi pencapaian (achievement orientation). Karena, apa yang mau dicapai kalau semuanya sudah dimonopoli segelintir orang? Lebih jauh, tiadanya orientasi pencapaian berkaitan dengan konsep fatalistis (nrimo) yang berurat-berakar dalam struktur kebudayaan kita.

Selain itu, Koentjaraningrat juga menyebutkan sejumlah mentalitas kolonial lain. Misalnya, mentalitas mencapai tujuan secepatnya tanpa mau menempuh jenjang demi jenjang, yang dia sebut “mentalitas menerabas”. Dalam bahasa gampangnya, “mentalitas menerabas” ini bisa juga disebut sikap “terabas-terobos”. Dan mentalitas seperti ini berhubungan secara langsung dengan mental meremehkan mutu di atas.

Dalam masyarakat Indonesia sekarang ini, menurut Koentjaraningrat, terlampau banyak usahawan yang maunya mencapai dan memamerkan taraf hidup mewah dalam waktu kilat. Cara-cara yang tidak lazim seperti oportunisme dan mumpungisme akhirnya terlihat di mana-mana. Orang bermental demikian biasanya tidak mau mengunyah pahit-getirnya masa permulaan usaha. Inilah budaya yang belakangan dikenal dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sudah barang tentu, “mental menerabas” sama dengan mencari jalan paling gampang. Ditinjau dari sudut ini, mentalitas menerabas berarti kurangnya kesadaran akan manfaat garis-panjang kemajuan hidup (meritocracy) dan norma-norma yang melatar-belakanginya.

Gejala ini mencolok sekali di zaman pendudukan Jepang. Yaitu, zaman manakala timbul banyak lowongan dalam struktur birokrasi yang ditinggalkan pegawai-pegawai tinggi Belanda. Gejala kemudian terus tampak mulai zaman Republik Perjuangan di Yogya, zaman sesudah penyerahan kemerdekaan, selama proses ambil-alih perusahaan-perusahaan Belanda mulai tahun 1957-1958, zaman sistem pemerintahan Sukarno yang tidak “konvensional”, sampai zaman Orde Baru. Khusus menyangkut Orde Baru, budaya KKN ini begitu hebatnya seolah sudah “diamandemenkan” dalam kita berbangsa dan bernegara. Bagaimana dengan zaman Reformasi? Belum kelihatan juntrungnya.

Minderisme atau Kekrocojiwaan

Krocojiwa atau rasa minder bisa dibilang adalah persoalan yang paling merisaukan. Pasalnya, berbesarjiwa adalah modal utama untuk meraih harapan. Tanpanya, nonsens orang dapat mencapai apa yang ditujunya. Ironisnya, suatu penelitian menjelaskan bahwa sikap minder itu tampak memburuk pada mereka yang hidup di kota. Memburuknya sikap itu rupanya efek dari serangkaian kegagalan. Terutama, kegagalan dalam usaha pembangunan yang berkali-kali dialami bangsa Indonesia. <!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–>

Sikap ini jelas punya akar pada sistem kebudayaan kita yang bersifat paternalistik alias father knows best (atasan paling tahu). Pada zaman kolonial, budaya ini telah menimbulkan rasa kurang percaya akan kemampuan sendiri. Di hadapan si penjajah berkulit putih, pribumi hanya bisa manut.

Bahkan, sekian lama setelah kemerdekaan pun, masih ada juga orang-orang Indonesia yang lebih percaya pada pendapat asing yang berkulit putih daripada pendapat ahli sebangsa sendiri. Sebaliknya, banyak pula orang Indonesia yang secara berlebih-lebihan menentang dan bersifat agresif terhadap orang asing yang berkulit putih, sebagai kompensasi untuk menutupi kekrocojiwaannya.

Sikap ini sepenuhnya bisa dimengerti. Bagaimana tidak? Pada zaman kolonial, pribumi dilarang mengenakan pakaian Eropa oleh pembesar-pembesarnya sendiri. Sekalipun sudah beragama Kristen, orang harus tetap berpakaian sebagaimana nenek-moyangnya. Sering juga pembesar pribumi memerintahkan bawahannya untuk “memberi pelajaran” para pemuda yang memakai atribut-atribut Eropa. Namun, apa sih percaya-diri itu? Dan, dari mana datangnya?

Percaya pada (kemampuan) diri sendiri atau tidak, sangat bergantung pada bagaimana kita memandang diri sendiri. Dengan mengamati diri sendiri, sampailah kita pada gambaran dan penilaian tentangnya. Para psikolog menyebut gambaran tentang diri kita sendiri dengan konsep diri. Lalu, apa yang disebut dengan konsep diri itu? William D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai penilaian fisik, sosial, dan psikologis mengenai diri kita sendiri yang bersandar pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain. <!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–>

Dengan kata lain, konsep diri itu adalah jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana watak saya sebenarnya? Apa yang membuat saya bahagia atau sedih? Apa yang mencemaskan saya? Bagaimana orang lain memandang saya? Apakah mereka menghargai atau merendahkan saya? Apakah mereka membenci atau menyukai saya? Bagaimana penampilan saya? Apakah saya cantik atau jelek? Apakah tubuh saya kuat atau lemah? Tiga pertanyaan pertama berhubungan dengan konsep diri kita yang bersifat psikologis. Tiga pertanyaan kedua berhubungan dengan konsep diri kita yang bersifat sosial. Dan tiga pertanyaan ketiga berhubungan dengan konsep diri kita yang bersifat fisik. Persoalan selanjutnya ialah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsep diri kita?

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri tersebut. Antara lain, pertama, pandangan kita mengenai hakikat manusia. Ini berhubungan dengan pandangan umum kita mengenai posisi dan tujuan hidup manusia di alam. Para filsuf menyebutnya dengan pandangan-dunia (weltanschauung). Secara sederhana, pandangan-dunia adalah bingkai yang melaluinya kita mencoba-pahami lalu-lintas kehidupan yang terjadi di hadapan (atau pada) kita. Berbagai peristiwa, kita beri makna lewat bingkai tersebut. Bila tidak dibingkai, kejadian-kejadian akan tampak kacau-balau dan membingungkan. Bingkai itu ibarat “peta” yang menerangkan arah hidup kita. Atau seperti skenario yang kita tulis untuk meletakkan setiap kejadian dalam alur cerita yang runtut.

Kedua, orang lain. Seringkali, kita memahami diri sendiri dengan melihat penilaian orang lain atas kita. Bagaimana Anda menilai saya, akan membentuk konsep diri saya. Jika kita diterima, dihormati, dan disenangi orang lain karena keadaan diri kita, kita akan bersikap menghormati dan menerima diri kita. Istilahnya, kita akan mempunyai konsep diri yang positif. Sebaliknya, bila orang selalu meremehkan, menyalahkan, dan menolak kita, maka kita akan cenderung menolak diri sendiri. Akibatnya, konsep diri kita bersifat negatif.

Perlu diingat, tidak semua “orang lain” punya pengaruh yang sama terhadap diri kita. Yang paling berpengaruh yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Kelompok inilah yang oleh para psikolog disebut dengan significant others (orang-orang yang sangat kita “perhitungkan”). Mereka ini adalah orang tua, saudara-saudari, idola, atau “teman dekat”. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki ikatan emosional dengan kita.

Ketiga, kelompok rujukan (reference group). Dalam bermasyarakat, pasti ada kelompok tertentu yang kita jadikan rujukan. Kelompok ini bisa berbentuk apa saja. Dewasa ini, kelompok rujukan kita ialah Barat. Apa yang mereka anggap baik, pasti akan kita anggap baik pula. Apa yang mereka anggap benar, pasti akan kita anggap benar pula. Pada galibnya, manusia modern melihat Barat, lalu mengarahkan perilaku dan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri Barat. Kita menjadikan norma-norma Barat sebagai ukuran perilaku kita. Kita juga merasa diri sebagai bagian dari Barat, lengkap dengan semua sifat orang Barat menurut persepsi kita.

Nah, bagaimana jadinya kalau penjajah itulah orang Barat yang kita pakai sebagai kelompok rujukan? Tentu fatal. Dibilang miskin, kita percaya. Dibilang terbelakang, kita percaya. Dibilang barbar dan bodoh, kita pun percaya. Jangan kaget, inilah sebenarnya yang terjadi pada kita sejak dulu sampai sekarang. Lantas, apakah kita bisa menjadi percaya pada kemampuan diri sendiri, bila kelompok rujukan kita tidak menghendakinya? Untuk menjawabnya, Michel Foucault mengatakan, “Kita tunduk pada produksi kebenaran melalui kekuasaan, dan kita tidak bisa menjalankan kekuasaan kecuali melalui produksi kebenaran (huruf miring dari saya).”<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–>

Karena konsep diri yang negatif, sikap disiplin pun akibatnya tidak berkembang. Apa yang mendorong kita untuk disiplin, kalau percaya pada kemampuan sendiri saja tidak? Sikap displin hanya akan timbul bila kita merasa mampu menjalankan suatu dengan aturan. Pada zaman pasca-revolusi, sikap indisiplin justru makin memburuk dan menjadi pangkal dari banyak masalah sosial-budaya yang kita hadapi.

Sifat dan sikap demikian itu sebenarnya terpulang pada nilai-budaya paternal dan feodal tadi. Banyak orang Indonesia, terutama di kota, yang mau berdisiplin karena takut akan pengawasan. Pada saat pengawasan kendor atau tak ada, hilanglah juga hasrat dalam jiwanya untuk secara ketat menaati aturan main.

Sementara, feodalisme hanya bisa berkoeksis dengan masyarakat yang memegangi nilai-nilai kebudayaan yang irasional-mistis. Misalnya, fatalisme yang memasung gerak manusia dalam kerangkeng takdir dan nasib. Kemudian juga paham bahwa penguasa itu turunan dewa. Atau bahwa kekuasaan itu sakral. Untuk mendapatkannya, diperlukan kesaktian dan aji-aji tertentu.

Konsekuensi lanjutan dari sifat tidak disiplin (mengikuti aturan) itu ialah hilangnya sikap tanggungjawab. Pada zaman kolonial dahulu, orang diajar tanggung jawab melalui sangsi-sangsi yang keras. Sangsi hanya membuat orang takut melakukannya, tanpa mengerti nilai tanggung-jawab secara rasional dan logis. Sehingga, ketika ketakutannya hilang, reaksi yang ekstrem akan terjadi. Oleh sebab itu, norma-norma yang dapat memupuk hidupnya rasa tanggung jawab perlu disosialisasikan.

Semua usaha akan sia-sia tanpa character building yang sebenarnya. Sedangkan character building tidak berguna tanpa tujuan dan pedoman hidup yang diyakini bersama. Dari sini timbul perdebatan sengit ihwal sikap dan pedoman hidup bangsa. Di bawah, persoalan ini akan sedikit saya bicarakan.

Pancasila: Cantolan atau Pedoman?

Sejak era pergerakan, perdebatan tentang “ideologi” yang harus dianut untuk mencapai bangsa yang maju, sejahtera lahir-batin dan berkeadilan senantiasa ada. Perdebatan yang paling terkenal adalah yang terjadi pada tahun 1930-an antara Sutan Takdir Alisyahbana dan Ki Hadjar Dewantara. Sutan Takdir Alisyahbana (STA) berpendapat bahwa “meniru” Barat adalah jalan paling cepat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Pandangan ini tentunya dipengaruhi oleh keberhasilan bangsa-bangsa Barat menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Namun, Ki Hadjar Dewantara (KHD) berpendapat lain. KHD melihat kehidupan sebagai proses kebudayaan. Bangsa yang menyandarkan diri pada nilai-nilai kebudayaan asing, tidak akan mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir-batin. Itu sebabnya, KHD mempraktekkan pendapat itu dalam penyelenggaraan lembaga Perguruan Pendidikan Nasional Taman Siswa.

Klimaks dari perdebatan itu tercapai pada tanggal 1 Juni 1945, dua setengah bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Pada saat itu, Bung Karno (BK) mempresentasikan pandangan beliau tentang sikap hidup (weltanschauung) yang sebaiknya diambil oleh bangsa Indonesia Merdeka, yaitu Pancasila. BK mengatakan bahwa beliau menggali Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia dan dapat menjadi fundamen yang kokoh untuk kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. BK ternyata lebih berpihak pada pendapat KHD.

Namun begitu, Pancasila sebenarnya memuat nilai-nilai yang tidak dikenal dalam sistem nilai kebudayaan Indonesia di masa lampau. Umpamanya, nilai Nasionalisme (yang kemudian disilakan menjadi Persatuan Indonesia) dan nilai Demokrasi (disilakan menjadi Kerakyatan). Jadi, pada hakikatnya Pancasila adalah suatu ideologi yang merupakan campuran antara kebudayaan pribumi dan kebudayaan Barat. Dengan kata lain, BK bermaksud membuat kebudayaan Indonesia yang “lebih maju” dan “bermutu” daripada kebudayaan pribumi sebelumnya. Perkara dari mana BK menentukan kriteria “kemajuan” dan “kebermutuan”, masih terbuka bagi perdebatan. Kalau kriterianya dikutip dari asing, tentu saja “kemajuan” dan “kebermutuan” kebudayaan sendiri tidak “memenuhi kriteria”. Tetapi, kalau sebaliknya, maka “kemajuan” dan “kebermutuan” ada dalam kebudayaan kita sendiri.

Sejak tahun 1945, kita kemudian berusaha untuk melakukan proses pencampuran atau juga pencangkokan, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Mulai dari cara berpakaian, metode pendidikan, sampai pada persoalan mengatur rumah tangga bangsa dan negara. Kendati demikian, akibat pemaksaan yang berlebihan, proses tadi berjalan tersaruk-saruk. Di satu pihak, ada yang memandang bahwa rembesan nilai-nilai Barat sebagai ancaman bagi integritas kepribadian Indonesia. Tetapi, di pihak lain, ada yang menganggap nilai-nilai Barat sebagai nilai-nilai universal yang harus diserap sepenuhnya agar bangsa Indonesia dapat maju.

Proses ini membentuk pendulum yang berayun secara cepat. Sesaat-saat ia berayun ke arah ekstrem Timur, seperti yang terlihat pada mewabahnya komunisme dalam kehidupan bangsa di masa Orde Lama. Dan, pada saat lain, ia berayun ke ekstrem Barat, seperti suburnya budaya KKN pada Orde Baru. Semua itu menunjukkan bahwa identitas kebudayaan kita memang tidak terdefinisi secara jelas. Bagaimana dengan masa mendatang? Sama saja, selagi belum terdefinisi dengan jelas, masalah yang sama akan terus ada. Apalagi dengan diasastunggalkannya Pancasila secara paksa dan arus globalisasi (baca: westernisasi) yang makin deras ini.

Lebih jauh, pencangkokan dan pencampuran yang timpang itu malah membuat kita menjadi peniru dan peminjam. Sungguh-sungguh merugikan. Yang paling dirugikan tentunya, ya akal budi kita sendiri. Soalnya, akal budi yang berupaya menuntun kita pada penyempurnaan jati diri secara alami dan logis, menjadi terbinasakan oleh banjir-bandang peniruan itu.

Peniruan membuat perhatian kita sepenuhnya tertuju pada sesuatu yang kita tiru. Akibatnya, tidak ada sedikitpun usaha yang sistematis dan terus-menerus untuk melakukan internalisasi dan penghayatan. Padahal, internalisasi memberi kita nilai-nilai untuk membentuk identitas yang sempurna dan utuh. Terlebih lagi, bila kemudian peniruan itu sendiri berubah menjadi “mahkota” kebudayaan.

Sukarnoisme dan Euforia

Sukarno dan Sukarnoisme banyak mempengaruhi sejarah kebudayaan kita selepas penjajahan, bila tidak boleh disebut mencerminkannya. Sukarno adalah personifikasi dari ilusi bangsa Indonesia mengenai Dewa Penolong (Messiah), sedang Sukarnoisme adalah budaya dan prilaku politiknya.

Ungkapan-ungkapan seperti “revolusioner”, “antek-antek kapitalis-imperialis”, “nasakom”, “indoktrinasi”, dan selebihnya, dapat sedikit menangkap apa yang saya maksud dengan Sukarnoisme. Agak sulit untuk menjelaskan masing-masing wacana Sukarnoisme ini dan pengaruhnya pada kebudayaan kita. Namun, tidak ada salahnya bila saya mencoba sekenanya.

Bila kita perhatikan lebih dalam, kata-kata itu paling tidak mengungkapkan tiga hal: ideologi elit penguasa, distribusi kekuasaan, dan jenis elit penguasa. Orde Lama berpusat pada kunci ‘revolusi’. Indonesia digambarkan sedang melakukan revolusi besar untuk membangun Dunia Baru dan menjungkirbalikkan dunia yang sekarang. Karena itu, revolusi berarti perubahan yang cepat.

Dari sini muncul ‘new emerging forces’ (kekuatan-kekuatan yang akan timbul) dan umwertung aller werte (penjungkir-balikan nilai-nilai lama). Dalam membangun “Dunia Baru”, Indonesia-nya Sukarno berada di barisan paling depan. Wacana politik dipenuhi oleh kata-kata yang ‘memuja’ bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang sudah ‘masuk kawah Candradimuka’, sudah digembleng dengan berbagai tantangan, berotot kawat bertulang besi, bukan bangsa ‘tempe’ (walaupun tempe sebetulnya makanan bergizi yang saat ini sedang mahal). Gejala ini kurang-lebih sama dengan puja-puji yang dihaturkan Soeharto pada prestasinya membangun Indonesia.

Tentu saja, sebagai ‘rakyat yang revolusioner’, bangsa Indonesia menghadapi banyak musuh. Dari luar, musuh itu adalah imperialisme dan kolonialisme. Yang lama maupun yang baru. Dari dalam, musuh bergerak melalui antek-anteknya. Pada umumnya, musuh-musuh itu terbelenggu dalam ‘textbook thinking’. Mereka adalah unsur-unsur antirevolusi dan kontrarevolusi. Buruh, tani, dan rakyat kecil (kaum marhaen) harus mewaspadai dan setiap saat siap ‘mengganyang’ mereka. Supaya menjadi ‘revolusioner’, rakyat harus diindoktrinasi; paling sedikit dengan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (TUBAPIN). Hampir seluruh ungkapan itu mengisyaratkan Sukarnoisme.

Kontributor besar pada Sukarnoisme adalah Sukarno sendiri, sang Pimimpin Besar Revolusi. Ia merumuskan dan menentukan wacana, yang menunjukkan kekuasaan yang terpusat padanya. Dalam istilah Aristoteles, Sukarnoisme atau Orde Lama adalah The Rule of One (Kekuasaan satu orang).<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–>

Dampak paling nyata dari Sukarnoisme ialah berkembangnya kebudayaan dan gaya hidup revolusioner. Bagaimanakah budaya revolusioner itu tumbuh dan apa dampak serta pengaruhnya ? Mari saya jelaskan dulu makna masyarakat yang revolusioner itu.

Dalam arti luasnya, revolusi merupakan perubahan radikal yang menyangkut pemerintahan dan masyarakat suatu negara. Biasanya, revolusi terjadi dengan kekerasan. Di dalam ilmu sosial¾kecuali yang berbau Marxis¾revolusi kurang mendapat perhatian. Karena, revolusi terjadi akibat sistem sosial yang tidak berfungsi. Padahal, perangkat-perangkat ilmu sosial hanya untuk meneliti keteraturan dan keajekan (regularities) sistem sosial. Begitu pun, sejarah sering menyaksikan ledakan revolusi yang seolah tak dapat dihindarkan.

Kadangkala, revolusi memang bisa berhasil. Tetapi, sering juga ia gagal. Jika berhasil, berarti masyarakat dan pemerintahan yang lebih baik menjadi nyata. Tetapi, jika gagal, ongkos dan keuntungan revolusi tidak dapat dipilah secara jelas. Kegagalan revolusi berarti kekacauan dan penderitaan semesta.

Tetapi, mengapa terjadi revolusi? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mencomot ilustrasi Dr. Amien Rais tentang masyarakat yang mengalami proses sosial ke arah revolusi. Pada umumnya, masyarakat yang rawan (vulnerable) terhadap revolusi bukanlah masyarakat yang masih primitif-terkebelakang, bukan pula masyarakat industrial-maju. Justru, biasanya masyarakat yang diancam revolusi termasuk dalam kategori negara-berkembang. Di sinilah bibit-bibit revolusi bisa cepat menjalar seperti epidemi.

Alexis de Tocqueville, Crane Brinton, sampai Samuel Huntington<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–> dan Leonard Binder<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–>, tidak percaya bahwa revolusi dapat terjadi di masyarakat yang masih primitif. Rakyat primitif terlalu bodoh dan nrimo untuk bisa melakukan sebuah revolusi. Sebaliknya, kemungkinan meletusnya revolusi di negara yang sudah maju industri dan ekonominya juga hampir mustahil. Dalam negara maju, rakyat relatif puas dengan kehidupan dan keperluan hidupnya terpenuhi. Jadi, pada masyarakat pertama revolusi tidak mungkin disulut, pada masyarakat kedua api sudah padam.

Biasanya, masyarakat yang revolusioner mengidap semacam schizophrenia (skizofrenia). Secara sederhana, skizofrenia adalah penyakit jiwa yang ditandai oleh ketidakacuhan, halusinasi, waham untuk menghukum, dan merasa berkuasa. Dalam kasus Indonesia, skizofrenia terjadi pada dua level sosial yang berbeda. Pertama, Indonesia mengidap skizofrenia dalam sistem nilai-budayanya, lantaran tarik-tolak antara hakikat cita-cita kemerdekaan (yang cenderung dimaknai sebagai melepaskan diri dari masa lalu sama sekali) dan fatalisme atau sikap pasrah yang telah ada sejak dahulu. Skizofrenia juga dapat dilihat pada timbulnya waham mengenai modernitas dan kemajuan (yang ditabur para penjajah) dan radikalisme cita-cita kemerdekaan¾sekali merdeka tetap merdeka.

Cita-cita kemerdekaan cenderung dipahami sebagai melepaskan masa lalu secara radikal. Semua unsur yang berbau kolonial dilibas habis. Padahal, untuk membentuk masa depan, suatu masyarakat perlu menghikmati masa lalu dari sejarahnya. Sementara, pada sisi lain, ilusi kemajuan dan moderisme masih saja menggelayuti jiwa bangsa. Ilusi akan pentingnya edukasi, imigrasi, irigasi, dan sebagainya, ternyata tidak dapat begitu saja dibuang. Akibatnya, timbul krisis budaya yang menghebat. Dari sini, timbul kegelisahan yang mendorong orang untuk terus berjiwa revolusioner. Khususnya, pada lingkup kultural.

Kedua, di samping skizofrenia kultural tadi, bangsa Indonesia sebenarnya juga dibayang-bayangi skizofrenia sosial. Skizofrenia sosial terjadi bila kenyataan politis dalam kehidupan sosial berbeda dengan kenyataan ekonomisnya. Secara politis, bangsa Indonesia ketika itu karam dalam samudra euphoria (luapan kegirangan yang luar biasa; euforia/ekstasi) politik pasca-kemerdekaan. Apalagi di masa Sukarno yang selalu bicara tentang Indonesia dalam bahasa yang sama sekali tidak mendidik¾kalau tidak mau disebut merusak. Misalnya, rakyat Indonesia adalah rakyat yang sudah ‘masuk kawah Candradimuka’, sudah digembleng dengan berbagai tantangan, berotot kawat bertulang besi, bukan bangsa ‘tempe’.

Kalimat-kalimat tersebut justru membuat bangsa ini makin tenggelam dalam euforia. Dan, apa untungnya tenggelam walau di kolam euforia? Boleh jadi, dampak itulah yang memang diingini Sukarno untuk meredam “kehampaan batin” dan kemelaratan ekonomi yang dialami bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan. Yang saya maksud dengan “kehampaan batin” ialah hilangnya nilai-nilai penjajahan, sementara nila-nilai kemerdekaan tidak kunjung tiba, kecuali dalam bentuk gebyar retoris yang tidak mengakar.

Dalam pada itu, secara ekonomis rakyat makin menderita dan melarat saja. Tidak salah bila ada yang menuduh Bung Karno justru menggunakan euforia¾yang lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya¾ini sebagai kata kunci untuk melanggengkan kekuasaannya. Ibarat orang bermain api, Bung Karno pun akhirnya terbakar juga.

Ketidakserasian antara hakikat politik dan ekonomi inilah yang melahirkan pelbagai fenomena negatif dalam masyarakat Indonesia di era Orla. Antara lain, munculnya anomie atau kesenjangan antara “nilai-nilai” dengan pengalaman, sementara warga masyarakat merasa tidak berdaya untuk mengatasi kesenjangan itu. Fenomena negatif lain ialah membersitnya nouveaux pauvres atau OMB (Orang Melarat Baru). OMB terdiri atas kaum marhaen (dalam istilah Bung Karno), yaitu para buruh, pegawai rendahan, prajurit, petani kecil, nelayan, tukang, dan sebagainya. Mereka ini orang-orang melarat yang, dalam suasana euforia itu, tambah melarat. Penghasilan nominal mereka hanya bisa untuk menyambung hidup, persis pada garis-kemiskinan atau malah sedikit di bawahnya.

Kenyataan ini mempertajam antagonisme si kaya dan si miskin. Apalagi, wajah ekonomi Indonesia terus makin memburuk. Kebebalan pemerintah terhadap kenyataan, membuat program-program ekonominya¾kalau ada¾hanya bagus di atas kertas, lantaran perhitungannya yang serba gapong, omong kosong.

Puncaknya, lahirlah komunisme yang segera mendapat tempat di hati bangsa yang sedang menggelepar dalam alienasi, anomie, dan skizofrenia ini. Maka, mesin komunisme Indonesia (PKI/Partai Komunis Indonesia) dengan gencarnya melancarkan strategi ganda: united from below dan united from above. Yang pertama berarti menjalankan komunikasi dari bawah, lewat organisasi-organisasi pelajar, mahasiswa, buruh, tani, nelayan, dan sebagainya. Yang kedua berarti mencaplok semua inisiatif politik dari atas¾agar sesuai dengan kemauan PKI¾melalui Front Nasional.

Rasa ngeri dan trauma timbul setiap kali bangsa ini mendengar “singkirkan kepala batu”. Kalau Anda tanya pada anggota PKI, apa makna ungkapan di atas, mereka akan menjawab, “Masyumi, PSI, dan antek-antek nekolim.” Lalu, siapa yang dituju dengan “antek-antek nekolim”, jawabannya pastilah, “Kaum kapitalis, borjuis, tuan tanah, para komprador, dan pengisap darah rakyat.” <!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–>.

Pada waktu itu, kemenangan PKI, berdasarkan perhitungan manusiawi, seakan-akan sudah di ambang pintu. Akan tetapi memang, manusia hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan. Maka, Gestapu yang sedianya menjadi game-point kemenangan justru berbalik menjadi game-over kekalahan PKI untuk selama-lamanya.

Lebih dari itu, euforia ini juga telah menyuburkan kembali apa yang disebut oleh Mochtar Lubis sebagai kesukaan manusia Indonesia pada takhayul. “Kepercayaan serupa ini,” tulis Mochtar Lubis, “membawa manusia Indonesia jadi tukang bikin lambang. Kita percaya pada jimat dan jampe. Untuk mengusir hantu kita memasang sajen dan bunga di empat sudut halaman, dan untuk menghindarkan naas atau mengelakkan bala, kita membuang tujuh macam kembang di tengah simpang empat. Kita mengarang mantera. Dengan jimat dan mantera kita merasa yakin telah berbuat yang tegas untuk menjamin keselamatan dan kebahagiaan atau kesehatan kita.

Sampai sekarang manusia Indonesia yang modern pun, yang telah bersekolah, telah berpendidikan modern, masih terus juga membuat jimat, mantera dan lambang. Salah seorang dukung lambang yang paling hebat di Indonesia tak lain mendiang bekas presiden Sukarno. Manteranya di zaman Jepang, Amerika kita Seterika, Inggeris kita Linggis, cukup lama membikin banyak manusia Indonesia mabuk, bahwa kita memang melakukan demikian, dan kemudian ketika berkuasa sendiri, maka mantera-manteranya tambah hebat, seperti Nekolim, Vivere Pericoloso, Berdikari, Jarek, Usdek, Resopim dan sebagainya, hingga tiba saatnya wahyu cakraningratnya lepas dari dirinya, dan segala mantera dan jimatnya ternyata kosong, hampa dan tak bertuah sama sekali.

Kemudian kita membuat mantera dan semboyan baru, jimat-jimat baru, Tritura, Ampera, orde baru, the rule of law, pemberantasan korupsi, kemakmuran yang merata dan adil, insan pembangunan. Manusia Indonesia sangat mudah cenderung percaya pada mantera dan semboyan dan lambang yang dibuatnya sendiri. Negara kita berdasar Pancasila, kata kita semua, dan kita pun lalu mengaso, penuh keyakinan dan kepuasan, bahwa setelah mengucapkannya, maka masyarakat Pancasila itu pun telah tercipta. Tak ubahnya sebagai seorang tukang sunglap yang mengucapkan bim salabim, nah …. Keluar kelinci dari dalam topi.” <!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–>

<!–[if !supportFootnotes]–>


<!–[endif]–>

29 Paulo Freire, Pendidikan Kuam Tertindas, LP3ES, Februari 1985.

30 Maklumat yang memerintahkan daerah-daerah yang belum terjajah untuk takluk di bawah kekuasaan Belanda.

31 Pramoedya, op.cit. hal. 209-210.

32 M.C. Ricklefs, op.cit. hal. 299.

33 Pualo Freire, op. cit. Bab 2.

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> Koentjaraningrat, Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan, PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hal. 45-46.

<!–[if !supportFootnotes]–>[2]<!–[endif]–> Koentjaraningrat, op.cit. hal. 47.

<!–[if !supportFootnotes]–>[3]<!–[endif]–> W.D. Brooks, Speech Communication, C. Brown Company Publishers, 1974, hal. 40.

<!–[if !supportFootnotes]–>[4]<!–[endif]–> Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected interviews and other Writings, 1972-1977, Panthean Books, 1980, hal.93.

<!–[if !supportFootnotes]–>[5]<!–[endif]–> Jalaluddin Rakhmat. Catatan Kang Jalal, Remaja Rosda Karya, September 1997, hal. 81-82.

<!–[if !supportFootnotes]–>[6]<!–[endif]–> Samuel Huntington, Political Order in Changing Sicieties, New Haven: Yale University Press, 1968.

<!–[if !supportFootnotes]–>[7]<!–[endif]–> Leonard Binder, The Ideological Revolution in the Middle East, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1969.

<!–[if !supportFootnotes]–>[8]<!–[endif]–> Amien Rais, Cakrawala Islam:: Antara Cita dan Fakta, Mizan 1987, bagian ketiga.

<!–[if !supportFootnotes]–>[9]<!–[endif]–> Mochtar Lubis, Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban), Inti Idayu Press, 1986, hal. 33-34.

4 thoughts on “Budaya Indonesia: Sebuah Otokritik (4)

  1. nirwan says:

    Assalamualaikum.

    Saya tidak bermaksud SARA. Hanya saja, faktor suku jawa dan kebudayaannya juga punya urgensi dalam melihat kebudayaan nasional Indonesia. Bahkan, ada identifikasi tertentu, bahwa manusia Indonesia adalah manusia Jawa.

    Sekali lagi, saya tak bermaksud menyinggung soal SARA. terimakasih.

    wassalam
    nirwan

  2. damartriadi says:

    Kita terlalu lama hidup dalam keadaan putus asa, tertindas, terhina. Karakter yang disebutkan di atas merupakan refleksi tiadanya harapan yang dialami bangsa ini.
    Memang, satu hal yang perlu dijadikan catatan kita semua sekarang ini adalah : carilah dan kenalilah diri sendiri.
    Kemerdekaan hakiki adalah lepasnya segala belenggu buatan dan angan-angan menuju keselarasan antara identifikasi diri dengan identifikasi alam raya.
    Kita memang tidak bisa memutuskan untuk melarang segala jenis jargon-jargon yang hiruk pikuk itu, sejak jaman Orla, Orba, hingga Jaman Reformasi ini. Tapi kita selalu bisa memilih untuk tidak mendengar suara bising tersebut, abaikan segala macam nyanyian lagu-lagu sumbang yang tidak bisa memberi manfaat bagi perkembangan diri kita, dan berdiam sendiri merenungi diri. Barulah setelah itu, kalau memang dibarengi ketulusan yang sejati, kemerdekaan hakiki Insya Allah akan tercapai.
    Hanya saja, kita dalam konteks ini adalah makhluk-makhluk soliter, komponen mikro dalam kehidupan bangsa ini. Padahal, masyarakat Indonesia sudah semakin parah, carut marut, bejat, dekaden, dsb. Apakah dengan kemerdekaan sejati individual-individual yang tidak terlalu “penting” ini berarti suatu bangsa akan bisa terselamatkan? Kalau iya, mekanisme seperti apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Ataukah kemerdekaan pribadi yang hakiki ini memang tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan kolektif?

  3. Ema Rachman says:

    Memang tanpa kita sadari, bahwa diri kita telah menjadi ‘terjajah’ oleh lingkungan dan ideologi yang dominan yang ada disekitar kita…tanpa disadari pula kita bukan makhluk yang merdeka, karena masih ‘attached’ pada assesoris2 yang mempengaruhi hidup kita. Ya Allah, bersyukurlah orang yang mengikuti aturan ‘langit’ yang universal yang semuanya hanya bermuara pada SANG MAHA PENCIPTA yang nantinya kita semua harus mempertanggung jawabkan setiap jejak yang kita langkahkan setiap nafas yang kita hirup, semuanya hanya untukNYA dan kembali padaNYA. Adapun semua yang DIA aturkan untuk kita adalah untuk keberlangsungan kebaikan diri kita yang lemah ini yang hanya bergantung padaNYA, bila demikian kita sudah menjadi diri yang ‘merdeka’ dihadapan sesama makhlukNYA dan hanya tunduk pada perintah dan peraturanNYA. Ya Allah percepatlah kedatangan pemimpin AGUNG pilihanMU…..yang akan menyelesaikan semua persoalan rumit kami!!! Al ajal Al ajal ya Maulaya Shahib al Zaman !!! Adrikna ya Mahdi!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s