PBNU: Hapuskan Pilkada dan Liberalisme

nu2.jpg

25/01/08 13:35

Jakarta (ANTARA News) – Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PB NU) menilai
pemilihan kepala daerah (pilkada) seharusnya tidak dilakukan secara
langsung karena selain menimbulkan konflik yang berujung pada
perpecahan, juga hanya menghambur-hamburkan uang.

“Dalam lima tahun, (masyarakat) dihadapkan pada enam kali pemilihan,
mulai pemilihan kepala desa, bupati, gubernur, DPR, DPD, pemilihan
presiden (pilres) yang semuanya berpotensi membuahkan polarisasi dalam
masyarakat,” kata Ketua PB NU Hasyim Muzadi usai bertemu Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat.

Hasyim Muzadi yang didampingi Wakil Rais Aam PB NU Tolchah Hasan,
menyampaikan undangan kepada Presiden Yudhoyono untuk memberi sambutan
pada perayaan Hari Lahir NU ke 82, yang akan diselenggarakan di
Stadion Gelora Bung Karno, 3 Februari 2008.

Menurut Hasyim, seperti disampaikannya kepada Presiden, NU perlu
memperkokoh kembali wawasan keagamaan dalam kaitannya dengan
kepentingan kebangsaan yang sesungguhnya merupakan ciri dasar dari NU.

Ia menilai, realitanya gerakan-gerakan politik kerakyatan sebelum dan
sesudah penyelenggaraan pilkada sering membenturkan kepentingan
masyarakat, terutama dengan keagamaan, sehingga jika tidak diatasi
maka bisa menimbulkan perpecahan.

Dicontohkan, pada sejumlah pilkada yang sempat menimbulkan polarisasi
di masyarakat yang terkena dampak negatifnya adalah kalangan bawah,
(grassroot) yang sebagian besar adalah warga NU.

“Saat ini pintu-pintu Indonesia terbuka lebar tanpa sensor menimbulkan
masalah-masalah aliran keagamaan, politik berbasiskan agama, dan
berbagai konflik lainnya. Sehingga NU menegaskan kembali bagaimana
agama yang berkebangsaan, dan bagaimana berbangsa yang disinari oleh
nilai-nilai agama,” katanya.

Dengan demikian diutarakannya, pemilihan langsung sebaiknya hanya
dilakukan untuk Pemilihan presiden, dan wakil rakyat di DPR.

“Penghapusan pilkada tidak mencerminkan mundurnya demokrasi, karena
yang bikin mundur justru DPR, dan DPRD yang tidak aspiratif terhadap
kelompok yang terwakili,” katanya.

Hasyim tidak membantah bahwa pilkada oleh DPRD akan menimbulkan
politik uang.

“Tentu ada permainan uang, tetapi lebih baik dari pada diecer-ecer di
masyarakat, sehingga demokrasi layaknya ‘demokrasi sembako’,” ujarnya.

Selain penegasan kembali soal wawasan keagamaan, Hasyim juga
menuturkan perlunya upaya peningkatan kepedulian kemasayarakatan
sesuai dengan keprihatinan masyaraka sekarang ini.

Selama 10 tahun, katanya, ada bencana sosial, tiga tahun belakangan
ada bencana alam.

“Pengaruh-pengaruh positif dan negatif yang secara global telah
melanda negeri ini, ditambah dengan bencana sosial dan alam,
mengharuskan ada konsolidasi dari persaudaran dan toleransi di dalam
masyarakat. Kalau tidak bisa diatasi maka kita (bangsa) bisa
tercerai-berai,” tuturnya.

Mantan calon Wapres yang berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri ini
juga menyebutkan, NU merasa berkepentingan mengatasi masalah
kebangsaan bekerja sama dengan pihak lain yang seirama dengan
pemikiran ini, dengan menjauhkan diri dari sikap ekstrimitas dan
teroris yang berbasis agama sekaligus liberalitas yang menghancurkan
theologia agama itu sendiri.(*)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s