Masa Depan MUI

mui-image1

Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia yang ketiga di aula Perguruan Diniyyah Puteri, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, pada 25 Januari 2009 akhirnya memilih menelurkan tiga fatwa: fatwa makruh rokok untuk dewasa; fatwa haram untuk anak-anak, remaja, wanita hamil, dan merokok di tempat umum; dan terakhir, fatwa haram golongan putih atau golongan yang tidak menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum.

Tiga fatwa itu pun disambut beragam reaksi. Tentu kita tak perlu menjajar satu demi reaksi itu di sini, karena media massa sudah dengan lincah mengobral semuanya—sampai urusan-urusan lebih penting sering terlupakan. Seperti biasa, media massa memang suka menampilkan sisi-sisi yang tidak penting dengan harga mengesampingkan sisi-sisi penting dari suatu peristiwa.

Kembali ke pokok masalah di atas. Secara garis besar, kita bisa memperbincangkan isu ini dari beberapa sudut-pandang ini: persoalan perlu-tidaknya lembaga MUI; kualifikasi individu-individu ulama yang berada dalam lembaga tersebut; dan ketiga, fatwa-fatwanya yang menghebohkan.

Majelis Ulama adalah lembaga yang sangat diperlukan, seperti lembaga-lembaga kepakaran dalam bidang-bidang lain. Apalagi buat umat Islam Indonesia yang sangat heterogen. Lembaga kepakaran adalah suatu keniscayaan di dalam kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Hanya saja, peran MUI seharusnya bukan untuk mengatur keyakinan, aliran atau mazhab yang berkembang di tengah masyarakat. Ia juga tidak semestinya berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan pemerintah atau organisasi kemasyaratan, terlebih lagi partai politik mana pun. Lembaga seperti MUI sudah semestinya menjadi lembaga akademis yang memiliki independensi, kredibilitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Lembaga keulamaan seperti MUI sepatutnya mampu menghidupkan dinamika keilmuan dalam Islam, membuat kurikulum pendidikan agama yang kokoh, menyediakan referensi akademis berkaitan dengan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat, menyediakan solusi bagi persoalan masyarakat, terutama yang mulai merambat menjadi konflik sektarian, dan sebagainya. MUI juga semestinya bisa menginstitusionalisasi pendidikan keulamaan yang memiliki jaringan nasional, membuka karir keulamaan yang elegan, mengorganisasi dakwah agama yang menyediakan solusi pendidikan agama bagi kalangan masyarakat tak mampu, dan sebagainya.

Sudut-pandang kedua berkaitan dengan individu-individu ulama yang ada di MUI. Suara-suara kritis atas MUI sejauh ini diarahkan pada kualifikasi individu-individu ulama yang ada di dalamnya. Ini berarti bahwa individu-individu ulama yang ada di dalam lembaga MUI belum berhasil memainkan peran-peran seperti di atas. Mereka lebih sering tampil tidak merakyat, tidak relevan, tidak mengerti kepentingan orang banyak, mewakili kepentingan kelompok tertentu, membebek pada pemerintah atau kekuatan politik tertentu dan sebagainya. Ulama model ini tentu saja bakal terpinggirkan dan kehilangan wibawa, kredibilitas, otoritas dan kapasitas untuk menjadi ulama. Apalagi bila kita merujuk pada hadis Baginda Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Karena misi kenabian adalah misi penyampaian risalah, bimbingan, pendidikan, penyadaran dan pencerahan yang membutuhkan manusia yang bisa dipercaya dan diakui dalam semua aspek kehidupannya.

Ketiadaan dua syarat di atas menyebabkan semua produk MUI ibarat benang basah: tak bisa ditegakkan. Jangankan dalam soal-soal strategis seperti fatwa golput dan rokok, fatwa-fatwa MUI yang sepele saja belum tentu sepenuhnya bisa diterima oleh publik. Ada puluhan fatwa MUI yang sampai saat ini tidak berbekas dalam kehidupan masyarakat. Contoh jelas fatwa sepele yang tidak berbekas, misalnya, fatwa haram Ajinomoto. Meskipun fatwa itu sebenarnya didukung oleh penelitian akademis yang berbobot.

Fatwa MUI berkenaan dengan rokok dan golput sebenarnya cukup relevan dengan persoalan bangsa. Hanya saja, fatwa ini kurang didukung oleh metodologi ilmiah yang kokoh. Umpamanya, untuk mendapatkan dukungan yang ilmiah, MUI perlu melibatkan pakar-pakar kesehatan yang luas. Dan jika hasilnya rokok itu membahayakan, atau dalam bahasa hukum Islamnya, lebih banyak mudaratnya tinimbang manfaatnya, maka MUI perlu memberikan fatwa tegas dan utuh. Sayangnya, fatwa haram rokok MUI terkesan setengah hati, karena dalam fatwa itu keharaman rokok hanya untuk kalangan tertentu dan bukan untuk semua kalangan orang dewasa yang sudah masuk usia balig.

Fatwa haram golput ternyata juga tidak didasari oleh alur berpikir yang tertib. MUI seharusnya pertama-tama mendudukkan dulu masalah demokrasi dalam Islam. Setelah melakukan kajian akademis yang menyeluruh ihwal kontroversi demokrasi dalam Islam, barulah MUI berhak memberikan fatwa soal pemilu. Karena, seperti kita tahu, pemilu adalah turunan demokrasi. Dan demokrasi itu, menurut kajian-kajian akademis, hanyalah sebuah alternatif dari sekian banyak sistem bernegara dan berbangsa lainnya. Alternatif ini pun mempunyai banyak varian yang satu dengan lainnya berangkat dari prinsip yang berbeda.

Perlu kita catat, di Indonesia atau di narag mana pun juga, pemilu bukan alat paling sah untuk mencari pemimpin. Suara terbanyak tak pernah terbukti sebagai suara yang paling benar, atau suara paling arif. Ia adalah suara orang kebanyakan yang memberi kepuasaan bagi orang kebanyakan. Maka itu, pemilu bukanlah sarana untuk mencari pemimpin, tapi mencari orang yang paling bisa diterima. Tujuan akhirnya tentu saja adalah stabilitas dan ketentraman. Dan karena alasan itu, kita sebenarnya boleh menertawai orang yang maju dalam pemilu sebagai pemimpin. Karena pemimpin adalah pribadi yang mempunyai banyak syarat mutlak, antara lain orang yang berilmu, berkualitas moral tinggi, mau berjuang dari satu tingkat ke tingkat lain secara urut kacang, berkorban demi kepentingan orang banyak dan sebagainya. Pemimpin bukan aktivis abrakadabra atau politisi akrobat yang sekonyong-konyong muncul pada saat-saat menjelang pesta rakyat.

Barangkali keengganan MUI untuk melibatkan diri dalam isu kepemimpinan umat yang lebih strategis bisa kita maklumi. Ketiadaan dua syarat di atas, yakni legitimasi lembaga MUI dan kualifikasi pribadi-pribadi ulamanya, menyebabkan MUI menjadi lembaga tak bergigi bahkan malah tak bergizi. Padahal, kepemimpinan adalah masalah paling utama bangsa ini, bukan hak pilih pada pemilu yang berorientasi pada peneguhan stabilitas politik yang memiliki manfaat jangka pendek.

Pemenuhan kedua syarat yang interdependen di atas, kredibiliats kelembagaan sekaligus SDM yang mandiri, MUI sesungguhnya sedang merajut masa depan yang jauh lebih cerah.

Advertisements

8 thoughts on “Masa Depan MUI

  1. ranrose says:

    Mungkin MUI perlu sosialisasi yang lebih komprehensif dulu sblm mengeluarkan fatwa-fatwa yang tidak populer, masyarakat kita terutama media cenderung sinis dan skeptis dalam melihat kebijakan atau fatwa yang sifatnya membatasi. Padahal sebenarnya mereka tidak perduli haram/halal ala MUI, karena yang jelas haram aja diabaikan.

    Akhirnnya, Fatwa-fatwa yang harusnya bisa relevan untuk masalah kontemporer malah membuat wibawa MUI jatuh dan jadi bahan perdebatan sinis dan lucu-lucuan ala parodi talkshow.

    Tapi mudah2an (optimis) regenerasi MUI di masa dpan bisa menghasilkan SDM2 yang lebih mandiri untuk merajut masa depan MUI yang lebih cerah. 🙂

  2. ema rachman says:

    wuihh.( tarik napas panjang.).mustinya kan udah otamatis lah…yang namanya Lembaga yang mengatur kehidupan bangsa, harus kredibel latar belakangnya dan lebih kompetent dari yang akan diaturnya…unbelievable …peluang2 stad…isn’t it the time….

  3. musakazhim says:

    Khidir Shahin, ni’mal ism. Iya, tapi ana khawatir Faisal cuma bilang, “Budna nashrakh: Waah MUIaaaaaaaaah!!!” Heheheheh

  4. kasmo says:

    apakah MUI setara dengan imam syafii, hambali, hanafi atau maliki ? sehingga semua fatwa lembaga itu dpt menjadi pedoman muslim indonesia. kalo di Iran sich enak, …. mereka punya marja’ taklid, wilayatul fakih dan rahbar, yang kehidupan lahir batinnya dapat dijadikan pedoman hidup.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s