Behind-d-scene Lahirnya (RUU) Pelayanan Publik

Pada tanggal 17 Juni kemarin, Komisi II DPR-RI berhasil merampungkan tugas panjang dalam perumusan, pembahasan, pendalaman, pematangan dan sinkronisai RUU tentang Pelayanan Publik. Tanggal 23 Juni ini RUU tersebut akan masuk agenda Paripurna dan disahkan menjadi UU.

Hampir semua anggota TIMUS dan PANJA RUU ini, Menpan dan jajarannya serta jajaran Depkumham terharu menyaksikan penandatanganan RUU ini. Tiap2 anggota TIMUS dan PANJA RUU ini tentu sudah bekerja keras. Yang saya ingat betul aktif memberikan masukan adalah Pak Hadimulyo, Pak Untung Wahono, Pak Saiful, Ibu Edi, Ibu Andi Yuliani. Mereka dan yang lain telah berusaha menyuguhkan gagasan2 yang menarik. Dari pihak pemerintah, saya ingat betul Pak Cerdas dan Nurmajito yang berpeluh berkeringat mengawal kelahiran RUU ini. 

Tapi, apresiasi terbesar tentu saja harus saya berikan kepada Ketua PANJA RUU ini, Ir. Sayuti Asyathri, yang dengan tekun merajut dan menjahit RUU ini menjadi buah karya yang dahsyat. Kreativitas, kecerdasan dan ketekunan Ir. Sayuti Asyathri, yang ironisnya kini tak terpilih lagi gara2 ingin RUU cepat kelar, mendapat tabik dari rekan-rekannya sesama anggota PANJA dan jajaran pemerintah yang terlibat dalam pembuatan RUU ini. 

Sang ketua PANJA, Sayuti Asyathri, sampai harus mendatangkan beberapa pakar pelayanan publik dari sejumlah negara Barat. Bersama para pakar itu, dia secara telaten melakukan curah-gagasan selama beberapa hari untuk merumuskan berbagai aspek terkait pelayanan publik di negeri kita yang masih jauh dari standar manusiawi. Dan di saat2 itulah, lagi2 ironisnya, rekan2 sesama anggota sudah pada kabur berkampanye di dapil masing2.

Saya bersyukur kepada Allah dapat ikut serta membantu Kak Uti—begitu saya biasa memanggil sang ketua PANJA RUU—dan menyaksikan kelahiran RUU itu. Saya teringat ikut terlibat dalam berdiskusi, mencatat, menulis, merumuskan kata demi kata RUU ini hingga subuh di rumahnya. Saya sungguh bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dapat ikut dalam kegiatan yang semoga saja bermanfaat untuk ratusan juta sesama warga negara Indonesia ini. 

Banyak orang semula mengira Kak Uti dan sejumlah staf di KemenPAN hanya bermimpi. Seorang staf Komisi II bahkan tanpa sungkan mengatakan pada saya bahwa RUU ini memang hebat, tapi terlalu hebat untuk bisa terwujud jadi UU. “Ini RUU mimpi,” katanya bercanda. 

Canda itu sempat memukul hati saya hingga saya langsung meminta tanggapan Kak Uti. Tapi dia menanggapi santai dan mengatakan bahwa perjalanan RUU ini sebenarnya lebih lancar ketimbang UU Administrasi Kependudukan yang juga dia bidani kelahirannya. “UU Adminduk itu jauh lebih berliku dan pelik. Bayangkan, selama ada republik ini, administrasi kependudukan selalu menjadi masalah. Selama ini kita tak pernah tahu siapa sebenarnya warga negara Indonesia, berapa jumlahnya, bagaimana sosoknya, bagaimana anatominya, demografinya, dan sebagainya. Padahal, inilah sumber berbagai korupsi selama ini. Baik korupsi ekonomi melalui anggaran yang tak jelas peruntukannya maupun korupsi politik melalui kecurangan pada pemilu dan sebagainya. Tanpa administrasi kependudukan yang valid dan akurat, hubungan rakyat dan negara akan senantiasa amburadul dan berjarak,” begitulah kira2 tanggapannya waktu itu.

Saya pun lega. 

Kak Uti lantas lebih jauh menjelaskan bahwa dia memang bermimpi sejak masih kuliah dan menjadi aktivis kampus untuk bisa membuat sistem kependudukan dan pelayanan publik. Dengan adminduk sebenarnya dia ingin mengetahui dulu sosok warga negara Indonesia itu. Tanpa anatomi penduduk, bagaimana bagaimana mungkin ada pelayanan untuk mereka. Barulah setelah itu dia bisa meraba dan merumuskan cara terbaik bagi negara untuk melayani penduduk yang sudah terpetakan dengan baik itu.

Saya sendiri sangat terkesan dengan ketangkasan intelektual Kak Uti, guru sekaligus teman saya, dalam merumuskan dan melegislasikan dua UU tersebut. Dan memang hanya melalui administrasi kependudukan dan pelayanan publik-lah sebuah negara-bangsa layak disebut sebagai negara-bangsa. Tanpa keduanya, maka yang muncul barangkali seperti selama ini yang kita temukan: negara-penguasa, negara-keluarga, negara-kroni, negara-parpol, negara-ilusi dan sebagainya. 

Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN, Cerdas Kaban, sampai tak kuasa menahan airmata haru dan sukacita saat RUU ini secara resmi disetujui dan diteken oleh seluruh fraksi Komisi II. Pasalnya, seperti kebanyakan orang lain, dia tak menyangka bahwa RUU ini akhirnya bisa benar-benar lahir ke dunia nyata. Seorang anggota fraksi PKS, kalau tak salah Pak Untung namanya, sambil berkelakar mengatakan bahwa di sampul depan RUU ini seharusnya dibubuhi by Sayuti Asyathri. Hadirin lain pun mengamini.

Banyak kalangan menilai RUU ini sebagai terobosan besar, karena belum ada UU yang secara khusus mengatur pelayanan publik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelasnya, RUU ini benar2 lahir dari tekad, pikiran dan nilai2 bangsa kita sendiri.

RUU ini sejatinya bertujuan mengubah pola pikir negara sebagai penguasa menjadi negara sebagai pelayan, agar setiap warga negara tanpa terkecuali dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari kehadiran negara itu sendiri. Dan falsafah ini sebenarnya sudah tercantum dengan jelas dalam UUD 1945. Penjabaran dan perinciannya dalam bentuk UU Pelayanan Publik sesungguhnya merupakan kelanjutan dari cita2 para pendiri bangsa kita itu sendiri.

Secara garis besar, UU ini terdiri atas 10 bab dan 62 pasal. Rincian judul babnya sebagai berikut:

  1. Ketentuan Umum;

  2. Maksud, tujuan, asas, dan ruang lingkup;

  3. Pembina, organisasi penyelenggara, dan penataan pelayanan publik;

  4. Hak, kewajiban, dan larangan;

  5. penyelenggaraan pelayanan publik;

  6. Peran serta masyarakat;

  7. Penyelesaian pengaduan;

  8. Ketentuan sanksi;

  9. Ketentuan peralihan;

  10. Ketentuan penutup

Dalam RUU ini, rangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan publik atas barang, jasa dan pelayanan administratif diatur secara seksama, terukur, jelas dan rinci. Ruang lingkup kebutuhan publik atas barang, jasa dan pelayanan administratif meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Demi kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, RUU ini mengatur struktur dan organisasi penyelenggara pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota, provinsi sampai pusat. Dimulai dari pembina, penanggungjawab, pimpinan organisasi penyelenggara dan  pelaksana. Di samping itu aturan hubungan antarpenyelenggara dan kerjasama penyelenggara dengan pihak lain.

RUU ini mewajibkan penyelenggara pelayanan publik, baik itu berupa institusi negara, korporasi, lembaga independen pelayanan publik ataupun badan hukum lain yang dibentuk khusus dalam bidang pelayanan publik untuk menetapkan standar pelayanan. Dalam penetapan standar pelayanan, penyelenggara harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan dengan cara mengikutsertakan masyarakat setempat.

Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi sistem, mekanisme, jangka waktu penyelesaian, biaya, spesifikasi produk pelayanan, kompetensi pelaksana dan penanganan pengaduan pelayanan. Standar itu juga harus memberi jaminan bahwa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan dan menjamin keamanan dan keselamatan selama semua dalam proses pelaksanaan pelayanan. Selain itu, standar pelayanan juga harus memuat evaluasi kinerja pelaksana secara terbuka dan transparan.

RUU ini mewajibkan penyelenggara menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Maklumat ini kemudian wajib dipublikasikan secara jelas dan luas melalui sistem informasi pelayanan yang bersifat nasional, terpadu dan interaktif.

RUU ini mengatur secara jelas dan komprehensif berbagai hak, kewajiban dan larangan bagi semua pihak, baik penyelenggara, pelaksana maupun masyarakat luas. Demikian pula sanksi-sanksi untuk masing-masing pelanggaran. Mulai dari teguran tertulis, teguran tertulis yang bila tidak dilaksanakan dalam waktu 3 bulan maka dikenai pembebasan jabatan, pembebasan jabatan, penurunan gaji, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, pembekuan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah untuk korporasi atau badan hukum yang secara khusus dibentuk untuk pelayanan publik.

Dalam rangka menyelesaikan pengaduan, RUU ini mewajibkan Ombudsman untuk membentuk perwakilan di daerah yang bersifat hierarkis, melakukan mediasi dan konsiliasi. Dalam RUU ini, ombudsman Republik Indonesia diperkuat dengan adjudikasi sehingga dapat memutus sengketa pelayanan antarpara pihak dan bukan semata-mata menjadi organisasi “tanda panah” yang hanya berwenang memberi rekomendasi seperti yang ada sekarang.

Bagian yang paling menarik perhatian saya sejak awal adalah isi 2 ayat dalam pasal 27 yang mengatur pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik. Bunyi ayat (1) dari pasal 17 itu adalah sebagai berikut: “Saham penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik dilarang dipindahtangankan dalam keadaan apa pun, baik langsung maupun tidak langsung melalui penjualan, penjaminan atau hal-hal yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan menjalankan korporasi atau hilangnya hak-hak yang menjadi milik korporasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kemudian bunyi ayat (2): “Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.”

Sewaktu saya diminta membahasakan gagasan brilian Kak Uti itu, saya bertanya mengapa harus “dinyatakan batal demi hukum” dan tidak diberi sanksi yang sekeras2nya. Katanya, kalau kita cerita sanksi, pengadilan dan sebagainya, maka prosesnya kemasukan setan di tengah jalan alias hukum bisa dibeli. Orang kaya dan konglomerat memang bisa membeli putusan hukum di negeri ini. Tapi kalau kita pakai “dinyatakan batal demi hukum”, maka perbuatan itu sama sekali tidak punya kekuatan hukum dan dianggap tidak ada oleh hukum.

Akhirnya, saya dan pasti juga Kak Uti hanya bisa berharap undang-undang ini dijalankan dengan seksama agar sebanyak mungkin warga negara Indonesia mendapat manfaat yang sebesar2nya dari keberadaan dan kemerdekaan negerinya sendiri. Harapan yang mungkin saja tak terpenuhi, tapi kami tak juga bakal putus asa.

Kita sering berdiskusi dan percaya bahwa Allah punya cara yang unik untuk mewujudkan kebaikan dan keadilan di bumi ini. Mungkin kita bisa mengetahui cara itu, mungkin pula tidak. Tapi pasti Dia akan mewujudkannya.

Semoga Allah mengiringi tiap langkah kita dan menjadikan kita kelompok yang terdepan dalam menggapai keridhaan dan pahala di sisi-Nya.

6 thoughts on “Behind-d-scene Lahirnya (RUU) Pelayanan Publik

  1. musakazhim says:

    Emang kuliah di mana? Jurusan apa? Ana sangat senang apabila tulisan2 di blog ini bisa membantu, apalagi sampai mau dijadikan bahan skripsi. Bagus!

  2. azwar says:

    aslkm ya akhi. minta tlng rencana saya mau buat skripsi tentang standar pelayan publik di kepolisian. saya masih bingung dengan judul yang akan saya buat n arah ke mana judul tersebut. saya kuliahnya di fakultas hukum. minta tolong. mudah – mudah ilmunya dapat di berikan. makasih. wasallam

  3. musakazhim says:

    Kapan2 kalo ada waktu kita ketemu. Tapi UU Pelayanan Publik ini tak secara spesifik bicara soal pelayanan publik di kepolisian, tapi di seluruh aparatur negara.

    • azwar says:

      aslakm akhi maaf terlambat comentnya. saya tinggalnya jauh akhi. mohon titip saja no hpnya. saya rencana buat judul tetang standar pelayanan di tubuh kepolisian contoh sim, stnk tau pelayanan tentang pengaduan kasus masyarakat. mohon akhi bantuannya. no hp saya. 085241557524. email saya acwa18@yahoo.co.id. mohon bantuannya
      wasslam

  4. Diah Ismawardani says:

    assalamualaikum salam kenal..saya Diah dari Buletin Info Askes, saya bermaksud mewawancarai Sayuti Asyatari..kalo boleh, nolehkan saya minta nomer konteknya, terimakasih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s