Sistem Islam dan Pilpres Iran (2)

Premis Ketiga: Agama dan Politik bak Minyak dan Air

Menurut premis ini, agama tak boleh bercampur dengan politik. Pasalnya, agama atau agamawan akan merusak atau dirusak oleh permainan politik, sehingga kehilangan kesuciannya. Bukan hanya itu, agama juga kemudian tak boleh dibawa dalam bisnis karena bisnis itu juga kotor. Dan saat kekotoran itu ada di semua sudut dunia, maka tak ada jalan lain kecuali memindahkan urusan agama sebagai urusan pribadi.

Lalu, lantaran sudah tentu tak mungkin ada garis-pemisah yang tegas antara urusan pribadi dan publik, maka ujung2nya muncul pikiran untuk mengubur agama atau membawanya ke kuburan saja. Di antara mayat2 itulah agama mungkin ada gunanya. Tapi, di tengah masyarakat yang bernyawa dan dinamis, agama itu tentu bakal menjadi gangguan yang tak perlu.

Nah, dari mana datangnya kekonyolan ini? Simpelnya, selain datang dari premis2 yang salah di atas, juga ditambah dengan faktor kedangkalan memahami agama. Ada anggapan bahwa lantaran agama itu datang dari Tuhan nun jauh di singgasana langit ketujuh sana, maka semuanya menjadi tak layak dipakai di dunia ini. Kalaupun dipaksakan, maka agama itu akan melahirkan ekstremisme, fanatisme, absolutisme dan segala isme2 horor lain.

Dalam praktik politiknya, anggapan ini lantas disebut dengan sekularisme. Selain empat isme di atas (materialisme, liberalisme, kapitalisme dan industrialisme), sekularisme menjadi hegemon kerusakan dunia saat ini. Sekularisme bukan saja gagal membuat orang rendah hati dan tak mutlak2an seperti yang diklaimnya saat berusaha menggusur agama dari ranah politik, tapi malah sering mengukuhkan monolitisme dan ekstremisme yang lebih kasar.

Beberapa contoh bisa kita temukan pada sekularisme militeristik ala Turki, pemberangusan FIS di Aljazair, penggusuran hasil kemenangan demokratis Hamas di Palestina, Islamofobia di Barat, dan sebagainya.

Lebih dari itu. Akibat represi yang berlebihan pada aspirasi Islam politik di era modern ini, kita malah sering menyaksikan ledakan gerakan2 Islam di bawah-tanah. Banyak orang2 bawah-tanah tadi yang akhirnya mengangkat senjata untuk mengimplementasikan syariah dalam kehidupan.

Itulah ironi dan paradoks yang harus kita terima sebagai akibat dari hegemoni sekularisme dalam realitas politik global saat ini. Sedikit koreksi, revisi dan kerendahan hati pada sisi kelompok sekuler bakal membantu lahirnya dunia yang lebih damai dan sejahtera. Jelasnya, biarkan saja—jika tak mau mendukung—tumbuh dua jenis sistem politik: yang satu berdasarkan kontrak sosial yang murni profan-sekuler dan yang lain berdasarkan kontrak sosial yang bersumber pada ajaran2 agama.

 

Premis Keempat: Revolusi dan Republik Islam Iran adalah Kecelakaan

Banyak yang beranggapan bahwa revolusi Islam Iran tahun 1979 adalah kecelakaan. Revolusi yang bersumber pada aspirasi religius dan spiritual itu murni merupakan penyimpangan dari evolusi bangsa Persia yang 10 ribu tahun lampau sudah menjadi pijar peradaban manusia. Sangat aneh bilamana bangsa yang sekian ribu tahun lampau sudah maju dan beradab tiba2 kini malah menganut sistem yang terbelakang. Menurut premis keempat ini, yang secara silogistik merupakan turunan dari premis2 sebelumnya, Islam dan segala perkakasnya tak mungkin menjadi kendaraan ideal menuju cita2 manusia modern.

Jika revolusi Islam itu terjadi pada masyarakat2 primitif, tentu bisa dimaklumi dan bisa direlakan. Tapi, jika ia terjadi pada bangsa yang ribuan tahun silam sudah memuncaki peradaban, maka seolah-olah sedang berlangsung sesuatu yang aneh dan menyimpang. Intinya, revolusi Islam tahun 79 itu semata-mata kecelakan historis yang segera berlalu.

Benarkah begitu? Mungkinkah revolusi dan republik Islam yang dilahirkannya itu adalah deviasi, dan bukan evolusi alamiah dari bangsa yang memiliki khazanah intelektual, filosofis, spiritual, ilmiah yang besar? Para ideolog revolusi Islam Iran sudah menjawab tuntas semua masalah itu. Alih-alih membaca literatur mereka yang kaya dan berlimpah itu, sebagian besar pengamat/wartawan Barat sayangnya justru berfantasi bahwa stigma itulah yang sebenarnya sedang terjadi.

Bahan bacaan lain yang juga menarik seputar revolusi Islam Iran adalah rangkaian tulisan tak lain dan tak bukan, Michel Foucault. Ya, Michel Foucault, salah satu pionir gerakan  posmodernisme Eropa. Filosof yang dikenal anti narasi-besar atau utopia ini ternyata menemukan revolusi Islam sebagai sebuah wacana yang singular dan otentik.

Dalam serial tulisannya di koran Italia Corriere della Sera, kemudian di Le Monde dan Nouvel Observateur, Foucault menandaskan bahwa gagasan revolusi itu bisa menjadi wacana tandingan yang serius bagi dunia modern Barat. Sayangnya, tulisan2 Foucault itu justru kurang diminati. Tentu saja karena semua tulisan itu tak sejalan dengan stereotip yang berkembang (atau dikembangkan) di Barat ihwal revolusi Islam Iran. Baru tahun 2005 lalu rangkaian tulisan itu diterjemahkan dan dipublikasikan dalam bahasa Inggris.

 

Premis Kelima: Kepemimpinan Religius Pasti Otoriter

Premis salah kaprah kelima yang saya sarikan dari berbagai tulisan pengamat dan media Barat adalah ketakpercayaan mereka pada kemungkinan—meskipun hanya secuil—lahirnya kepemimpinan religius yang demokratis dan benar2 merakyat. Bagi mereka, ini adalah kemustahilan yg tak mungkin bisa ditawar2 lagi. Sekalipun kita membawa bukti2 sebanyak bintang di langit, kepemimpinan religius bagi mereka tetap tak mungkin merakyat, empatik, egaliter, rasional apalagi demokratis.

Kalaupun mereka terpaksa melihat fakta2 positif, maka sistem saraf mereka akan otomatis membangkitkan trauma2 historis tentang otoriterianisme Gereja Barat pada Abad Kegelapan. Sebanyak apapun fakta kita hadirkan belum tentu akan mengobati trauma2 itu. Akibat trauma historis yang sudah menjadi memori kolektif itu, semua fakta terkait demokrasi religius akan mereka hadapi secara hiperkritis dan oversimplistis. Inilah menurut saya yang membuat mereka tak pernah bisa memahami demokrasi Iran sejak tahun 1979 atau kemungkinan gerakan2 model Hizbullah dan Hamas dalam mengadopsi proses2 demokratis.

Jadi, sebaiknya kita hadapi saja stereotip mereka ini sebagai penyakit—bagi yang mau berobat mesti terlebih dahulu menghapus sebagian besar memori penuh prasangkanya. Barangkali neuralyzer yang dipakai oleh agen2 dalam film Man in Black bisa kita pinjam untuk menghapus memori massal di benak publik Barat.

 

Premis Keenam: Demokrasi adalah Nilai Univok

Ada dugaan umum di kalangan media Barat bahwa demokrasi itu bukan istilah yang multi tafsir. Semua selain demokrasi liberal ala Barat, seperti demokrasi reliogius, bukanlah demokrasi dan karenanya bersifat palsu dan tipuan belaka. Akibatnya, demokrasi itu menjadi nilai yang monolitik, univok, sederajat, semakna, kaku, dan menolak tafsir2 lain di luar demokrasi liberal. Mereka sepenuhnya percaya pada jargon the liberal inevitability dan The End of History-nya Fukuyama. Maksudnya, demokrasi liberal Barat itu adalah puncak dan kulminasi dari evolusi berbagai sistem pemerintahan di dunia. Tak ada lagi kemungkinan hadirnya sistem lain yang lebih baik dan lebih sehat. Kalau pun ada, maka tentu sistem itu tak mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan nyata.

Ini jelas kebebalan dosis tinggi.

Lantas apa dampak dari kebebalan ini? Mereka menjadi dogmatik dan ekstremis dalam mempromosikan demokrasi di dunia. Sekiranya orang2 Barat itu berhenti sejenak dan membaca sejarah bangsa2 dunia selama ribuan tahun silam, tentu mereka bisa lebih sedikit rendah hati. Dan begitulah yang terjadi pada sebagian kecil pengamat Barat saat berbicara tentang dunia Islam, seperti Michel Foucault di atas. Sayangnya baru sedikit sekali yang demikian dan yg sedikit inipun tak populer dan kalah vokal dibanding mayoritas pengamat dan media yang bebal dan sok-tahu itu.

Ketika Imam Khomeini menyuruh referendum untuk memilih sistem negara, pengamat2 dan media Barat mendadak kaget. Lalu mulailah mereka mengarang berbagai kisah tekanan, intimidasi dan teror untuk sekadar membuktikan praduga mereka bahwa tak mungkin ruhaniwan seperti Imam Khomeini percaya pada demokrasi apalagi menghargai suara rakyat. Tak mungkin ada agama yang mengajarkan orang untuk menghargai pendapat lain, apalagi rakyat kebanyakan. Maka, muncullah penyangkalan demi penyangkalan atas semua yang terjadi.

Demikian pula ketika 85% penduduk Iran ikut dalam pesta demokrasi tanggal 12 Juni 09, mereka kaget dan tak bisa percaya. Partisipasi massal ini memang layak dirasakan sebagai gempa politik bagi musuh2 Iran dan pesta pora bagi pendukung2nya—seperti kata Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam pidatonya Jumat 19 Juni kemarin.

Demi meredam gempa politik itu, media Barat cepat2 melupakan partisipasi 85% itu dan mencurahkan perhatian dunia pada tuduhan kecurangan yg terjadi. Sekalipun ada kecurangan, fakta partisipasi 85% penduduk dalam pemilu itu merupakan indikasi hidupnya demokrasi dan kepercataan rakyat pada sistem yang ada.

Kalau memang Iran selama ini memang benar seperti yang didengung2kan media Barat sebagai tak demokratis dan represif, untuk apa partisipasi rakyat sebanyak itu? Lebih jauh, kalau rakyat sudah menebak bahwa pemenangnya sudah ditentukan, untuk apa pula rakyat berbondong2 memilih? Katakanlah jutaan orang di Iran itu dipaksa memilih, lantas untuk apa pula sekitar 3 juta warga Iran di luar negeri ikut2an berpartisipasi?

Partisipasi pemilih yang mencapai 85% atau sekitar 40 juta dari 46 juta DPT tentu merupakan prestasi yang tak main2. Setidaknya, di antara puluhan juta orang itu, pastilah ada yang percaya bahwa suaranya tak akan dicurangi. Dan apa yang terjadi selama 10 kali pilpres di Iran sepertinya bisa mereka jadikan referensi.

Pertanyaannya, pernahkah ada partisipasi sebesar ini di negara yang menganut demokrasi liberal? Berikan satu contoh saja dalam 35 tahun terakhir ini.

Tuduhan kecurangan dalam pilpres Iran baru2 ini jelas pengalihan isu. “Mereka mau menutup2i fakta partisipasi yang besar ini dengan membesar2kan isu kecurangan,” tandas Ali Khamenei. Padahal, lanjut Khamenei, partisipasi rakyat yang demikian besar ini adalah bukti sehatnya sistem politik kita.

 

3 thoughts on “Sistem Islam dan Pilpres Iran (2)

  1. dudung says:

    Salam, Saya tidak bisa ber-logika dengan premis2 dan konklusi yang serapih sayid musa, dan juga referensi saya tidak sekaya sayid soal Michael foucolt, fukuyama, dan lain-lain. tapi saya hanya ingin tahu :
    1. Apakah cita-cita sistim politik Islami (dengan perangkat wali faqihnya) perlu disebarkan, disosialisasikan, ditablighkan, di seluruh dunia Islam agar dunia Islam “menerima” konsepsi sistim politik Islam ini? Tunduk dibawah kepemimpinan wilayatul faqih, seperti yang terjadi pada zaman Turki Utsmani? sehingga hanya ada satu pemerintahan Islami yang menaungi berbagai negara bangsa?
    2. Jika iya, apakah berarti secara aqidah kita harus bersiap-siap menolak atau menukar NKRI sebagai konsepsi sistim kenegaraan kita yang sudah final dan berakar historis. Atau
    3. Tidak perlu disosialisasikan, namin apakah ada keharusan kita convert kewarganegaraan jadi warga Iran?

  2. musakazhim says:

    1. Sistem wilayatul faqih itu wacana ilmiah. Dan seperti wacana ilmiah lain, ia layak didiskusikan dan dikaji. Untuk disebar dan ditabligkan, ya ga perlu lah. Lebih baik tablig soal2 moral yg juga sedang mengalami dekadensi di masyarakat kita. Oh ya, sistem wilayatul faqih jelas beda dengan imperium Usmani. Karena, wilayatul faqih itu per definisi adalah otoritas ahli ilmu agama, sehingga ada apresiasi pada kualifikasi ilmiah. Sementara imperium itu kualifikasinya kan turunan, genetik, yg bukan prestasi manusia yg bisa diraih, melainkan takdir yg sudah diterima begitu saja. Saya dan Anda tentu tak mungkin menjadi pemimpin di imperium Usmani. Heheheheh

    2. Saya tak percaya harus ada satu sistem pemerintahan di Dunia. Mau itu Islam atau bukan. Itu utopia yg menyenangkan, tapi mendekati mustahil.

    3. Tiap negara dan bangsa punya ciri2nya sendiri, kelebihan dan kekurangannya masing2. Agak konyol kalo orang berjuang untuk menerapkan satu sistem universal yg spesifik pada berbagai negara. Dan kekonyolan inilah yg dipaksakan terjadi oleh Barat di seluruh dunia–dengan uang, senjata, dan teror.

    4. Dengan cara apapun, dengan nyawa dan harta, kita sebagai warganegara harus mempertahankan Pancasila, NKRI, dan kebhinekaan di negeri ini. Inilah kekayaan bangsa kita, yg syukurnya adalah juga buah karya orang2 Muslim.

    5. Dlm berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa NKRI, Pancasila dan keberagaman bangsa kita adalah karunia sekaligus bukti paling nyata bahwa Islam adalah agama toleran dan modern dan rasional. Hanya orang2 bodoh, jahat dan cupet yg ingin mengubah karunia besar ini menjadi bencana. Syukur saya tak mungkin termasuk di dalam kelompok itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s