Polisi: Terorisme vs. Korupsi by Farid Gaban

Tadi malam saya datang ke Mabes Polri untuk mendukung Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua KPK, yang sedianya akan menyerahkan diri untuk ditahan sebagai bentuk solidaritas terhadap pejabat KPK yang ditaangkap. “Saya melakukan prosedur-prosedur yang sama dengan Chandra dan Bibit ketika di KPK,” kata Erry. “Jika mereka ditahan karenanya, dengan alasan sama saya harus pula ditahan.” Erry ingin menunjukkan betapa absurd langkah polisi (dan Presiden Yudhoyono yang mendukung penuh polisi, atau setidaknya diam saja melihat keganjilan itu).

Suasana hati banyak orang kemarin sore hingga tadi malam, secara umum adalah masygul dan marah. Komentar umum di Facebook juga menunjukkan hal itu. Ini bukan soal nasib Bibit atau Chandra. Tapi soal matinya peluang gerakan anti-korupsi. Juga soal amburadulnya hukum: bagaimana polisi menahan orang dengan dalih yang ngaco. [Ini sebenarnya lazim di tingkat masyarakat bawah sehari-hari, tapi jarang menimpa tokoh atau pejabat negara, apalagi pejabat KPK].

Di Mabes, saya bertemu orang-orang yang selama ini mendukung Yudhoyono-Boediono dan menyatakan kecewa. Juga orang-orang yang selama ini menilai sikap skeptis saya terhadap profesionalisme polisi dalam soal terorisme sebagai “teori konspirasi”. Salah satunya adalah Bambang Harymurti. Saya jadi ingat renungan lama saya, yang juga pernah saya lontarkan kepada Bambang Harymurti: bagaimana Anda bisa menilai satu lembaga, polisi, sangat baik (dalam terorisme) dan sangat buruk (korupsi, penyalahgunaan kekuasaan) sekaligus pada saat yang sama?

Beberapa tahun lalu ketika saya bicara itu, Bambang Harymurti baru saja dilecehkan anak buah Tomy Winata bukan di mana-mana melainkan di markas polisi (dan polisi diam saja). Pada pekan yang sama polisi dinilai sukses memecahkan kasus terorisme. Lembaga apapun, seperti individu kita, punya kelebihan dan punya kekurangan. Tapi, menurut saya, perbedaan mencolok antara “sukses” dalam kasus terorisme dengan “busuk” dalam kasus korupsi semestinya menerbitkan beberapa pertanyaan. Bukankah keduanya terikat pada satu kata: profesionalisme, yang melibatkan dimensi etik dan prosedural, bukan sekadar kinerja (performance) ?

Kita bisa menilai seseorang atau lembaga punya kinerja bagus dalam hal tertentu, namun buruk dalam hal lain. Tapi kita tidak bisa mengatakan polisi, misalnya, profesional dan tidak profesional sekaligus. Pasti ada satu yang lebih benar. Profesional yang saya maksud meliputi kesediaan untuk memunaikan semboyan polisi sendiri: “To serve and to protect”. Tentu ada polisi yang baik dan ada yang buruk. Seperti ada wartawan baik dan wartawan buruk pula.

Tapi, dari pengalaman, saya dengan sedih harus mengatakan: saya mendengar lebih banyak keluhan masyarakat awam tentang polisi (dan wartawan) yang jahat dan tidak profesional. Ada “kerusakan” sistemik di situ, dan bukan sekadar oknum. Dalam kasus polisi, ada gap yang terlalu jauh antara kenyataan yang kita rasakan sehari-hari tentang polisi (yang menunjukkan korupsi sistemik) dengan “sukses gemilang” memberantas terorisme.

Menurut saya, “citra sukses” polisi dalam kasus terorisme yang dielu-elukan wartawan tanpa sedikitpun kritisisme telah memberi “dukungan moral” tak langsung pada korupnya polisi dan keberanian mereka untuk melakukan sesuatu yang “sulit dipercaya” seperti menahan pejabat KPK dengan alasan suka konferensi pers! Tanpa skeptisisme, termasuk mempertanyakan extra-judicial killings dalam penggerebegan TERSANGKA teroris, kita tidak hanya gagal mengurai fenomena terorisme di Indonesia, tapi juga ikut merusak kepolisian sebagai institusi yang penting dalam sebuah negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s