Kasus KPK dan Fiksi “Ceroboh” Rina Dewreight by Musawwa Munaf

Rina… oh Rina… Saat pertama kali membaca artikel yang ditulis Rina Dewreight (entah nama nyata atau fiktif), terus terang saya menyukai alur tulisan dan gaya bahasanya. Dengan judul yang lumayan provokatif, “Fakta di Balik Kriminalisasi KPK dan Keterlibatan SBY”, Rina mampu menulis sebuah kasus hukum yang njelimet, dengan gaya bahasa ringan dan renyah.

Saya mengira Rina adalah seorang profesional di bidangnya. Saking sempurnanya tulisan itu, kita jadi sulit membedakan, mana fiksi, mana fakta. Mana realitas, mana opini. Kalimat pertama yang menjadi pengantar opininya cukup tendensius. “Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK”, katanya.

Statemen tersebut sejak awal menunjukkan penghakiman si penulis dan pemihakan tendensius tanpa data dan fakta memadai. Ia secara “cantik” melanjutkan “novelnya” ini dengan “menyerang” tokoh besar atau apa yang ia sebut sebagai “sang sutradara”—dalam hal ini Presiden SBY—sebagai aktor di belakang kasus Antasari dan KPK, lengkap dengan Kapolri dan Jakgung sebagai pemeran pembantu.

“Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk ‘melenyapkan’ Antasari”, lanjut Rina.

Satu kutipan Rina lagi, “Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga Kepolisian, Kejaksaan, dan para konglomerat , serta para innercycle SBY.

Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membungkam Antasari. Melalui para intel akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari”. Sebagai karya tulisan, apa yang dilakukan Rina ini cukup menggoda pembaca untuk menengoknya. Sayangnya tak banyak data yang mendukung konstruksi ini sehingga tulisan ini hanya “indah” dilihat tapi “kosong” substansi.

Tak hanya itu, apa yang ditulis Rina hampir semuanya bersifat spekulasi dan bahkan fitnah. Mau bukti? Tuduhan bahwa Hendraman Supanji saat menjadi Jampindsus gemar menangkapi Kepala Daerah dari yang dekat dengan PDIP tak berdasar.

Faktanya, Hendarman tak hanya menangkap koruptor-koruptor berlatarbelakang politisi, tetapi juga banyak kasus lain. Beberapa diantaranya, kasus korupsi Gelora Bung Karno (GBK), kasus Bulog Jatim, PT Lativi Media Karya dan PT Artha Bhama Texindo. Tak ada satu pun nama pejabat yang menjadi tersangka di lembaga-lembaga tersebut yang dekat dengan PDIP.

Kebohongan lain, masih terkait Hendarman, saat ia menjabat Jakgung. Rina secara ceroboh menulis tanpa data bahwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menjadi kendala penegakan hukum oleh Jakgung, karena melibatkan pengusaha kelas kakap dan penguasa (dalam hal ini Presiden SBY).

Padahal semua orang tahu bahwa pengusutan kasus BLBI pada awal 2000-an hampir menapaki jalan baru dan kemajuan berarti. Sayangnya, Presiden Megawati waktu itu justru mengeluarkan kebijakan penghentian pengusutan, melalui Inpres No.8 Tahun 2002, atau dikenal sebagai Release and Discharge (R & D).

Kebijakan ini merupakan “ampunan” Mega kepada obligor hitam yang diatur dalam MSAA (Master of Acquisition and Agreement). Masih terkait BLBI, Rina juga menyebar fitnah lain bahwa, “Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK”. Secara logika, tuduhan tersebut sangat tidak masuk akal, mengingat pihak yang memutus kasus BLBI adalah Megawati.

“Novel” Rina ini tak berhenti menyebar kebohongan di situ. Pada kasus aliran dana ke Partai Demokrat (PD), Rina menulis, “Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Partai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY”.

Sebagaimana kita ketahui, Eddy Baskoro (anak SBY) tidak pernah masuk sebagai anggota Tim Sukses SBY-Boediono. Ia juga bukan caleg nomor urut 1 di Dapilnya, melainkan nomor urut 3, yang mengindikasikan bahwa di PD, Ibas—panggilan akrabnya—bukanlah tokoh utama di partai. Kelucuan lagi terkait Djoko Suyanto, yang ditulis sebagai Bendahara Tim Sukses SBY.

Mungkin Rina tak baca koran selama pemilu 2009 lalu. Semua orang tahu bahwa Djoko adalah Wakil Ketua Tim Sukses SBY, sementara Ketua Tim adalah Hatta Rajasa. Mengenai Hartati Mudraya yang disebut sebagai Bendahara PD, juga ngawur. Rina tak melakukan cek and ricek terlebih dahulu, sehingga hal-hal sepele semacam ini masih juga salah. Padahal untuk mengecek nama Hartati, kita cukup masuk ke situs PD dan lihat di sana, ada atau tidaknya nama Hartati.

Sebagaimana susunan DPP di situs PD, nama Hartati Murdaya sama sekali tak tercantum, baik di pos Bendahara maupun Wakil Bendahara. Sekali lagi, tulisan ini hanya enak dibaca dan bikin geli.

Bagaimana soal Bibit-Chandra menurut tulisan Rina? Ia secara spekulatif mengatakan bahwa SBY sangat khawatir dengan keberadaan Bibit-Chandra yang “tahu banyak” alur dana Bank Century. Rina juga menduga secara ceroboh dana Century digunakan untuk membiayai kampanye PD dan SBY pada Pilpres 2009.

Padahal tak sulit menemukan fakta mengenai sikap SBY atas kasus Century. Sudah sejak awal SBY menegaskan bahwa kasus Century harus dibuka “lebih cepat lebih baik”. Ia bahkan mempersilahkan dan mendukung DPR yang akan meminta keterangan kepada Wapres Boediono (saat itu Gubernur BI) dan Sri Mulyani (Menkeu). SBY mendorong keduanya untuk pro aktif dan bicara fakta-fakta mengenai Century di DPR.

Logikanya, jika SBY tersangkut Century, atau aliran dana tersebut abu-abu, maka ia akan menghambat pemanggilan anak buahnya oleh DPR. Sebab pemanggilan tersebut dapat berpotensi “penelanjangan” SBY sendiri. Buktinya SBY justru mendorong anak buahnya untuk tampil dan menjelaskan ke publik secara gamblang. Fakta lain makin melebarkan jarak SBY dengan kasus ini. Karena pada saat pencairan dana dari LPS ke Century, SBY sedang bertugas di luar negeri. Saat itu Menkeu Sri Mulyani sudah melaporkan ke Wapres, Jusuf Kalla.

Duduk perkara Century sejatinya sudah cukup jelas. Dimana, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sistem Keuangan mengamanatkan langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, yaitu Menteri Keuangan, bersama Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Saat ini kasus aliran dana Century sebesar Rp. 6,7 triliun telah masuk ranah politik melalui rencana anggota DPR mengajukan hak angket Century. Selain juga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga tengah melakukan audit terhadap proses bailout tersebut. Padahal sejumlah pengamat ekonomi sepakat bahwa kucuran dana Century sudah sesuai standard operational procedure (SOP).

Sumber dana untuk Century yang selama ini menjadi perdebatan—karena dianggap “uang rakyat” dari APBN—juga sudah terbantahkan. Sebagaimana data BI, sampai saat ini Bank Indonesia tidak pernah menggunakan Fasilitas Pendanaan Darurat (FPD) ataupun menggunakan dana APBN. Dana Century semuanya berasal dari LPS dan sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Adapun penggunaan dana suntikan bagi Bank Century didasarkan atas keputusan rapat pada tanggal 23 November 2008 lalu yang dilakukan antara Bank Indonesia dengan LPS serta Menteri Keuangan.

Sayangnya “novel” Rina tak menggunakan data yang benar, sehingga aliran cerita yang muncul ke publik pun hanya dipenuhi berbagai spekulasi tanpa justifikasi. Padahal di alam demokrasi, publik berhak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang. Rina… oh Rina… sayangnya hanya Tuhan dan Kompasiana yang tahu siapa dirimu dan apa maumu.***

Sumber : Kompasiana

Advertisements

13 thoughts on “Kasus KPK dan Fiksi “Ceroboh” Rina Dewreight by Musawwa Munaf

  1. absoen says:

    Salam.
    Seandainya SBY membaca tulisan diatas…. dia pasti akan terharu dan termehek-mehek!
    Knapa film Indonesia jarang menang di Festival Luar Negeri?! Karena banyak orang berbakat dan suka menjadi “sutradara” hebat ternyata tidak menjadi sutradara film tetapi menjadi PEJABAT NEGARA.

  2. Dewi Santoso says:

    Bila SBY berani memperkarakan Anggodo soal pencatutan namanya. menurut saya itu sudah menjadi bukti bahwa atikel Rina adalah Novel picisan semata.

  3. Arifin says:

    Sebagai rakyat jelata, saya sedih & terharu liat bangsa ini yang tercabik2, banyak pihak yang ingin negara ini terpecah belah, yang anehnya bukan hanya dari pihak asing melainkan warga negara Indonesia sendiri.. Jadi provokator memanglah mudah tapi apakah itu jalan kebaikan??
    Apapun kisah yg dibuat ataupun yg telah terjadi hanya Tuhan Yang Maha Tahu benar atau tidak.. Smoga kita semua dpt mengambil hikmah dr setiap kejadian & kita senantiasa diberi petunjuk-NYA..Amin.

  4. Bambang Gunawan says:

    Pak,
    Selalu ada saja “garda” yg bermain di dunia maya. Bila yg satu “memberitakan” kemudian tak lama akan muncul berita yg seperti “penyeimbang”.
    Pertanyaan, mengapa SBY begitu sulit memutuskan kasus Bibit – Chandra, dan seakan sulit sekali memenuhi rekomendasi team 8 bentukannya sendiri?
    Apakah itu betul sifat presiden kita yg “peragu” sehingga masalah yg sebenarnya di mata kita “enteng” menjadi begitu “berat” oleh seorang presiden??

    Mengapa masalah “korupsi” yg menjadi jargon di kampanye SBY seakan ybs merasa “berat” memutuskannya?? Seakan ada banyak “skenario”??
    Kami tidak membeli Sdri. Rina, tapi bisa saja diantara tulisan tsb ada yg benar!

  5. saya juga belum percaya dgn tulisan ini..karena bisa jadi ini juga novel picisan juga..saya gak percaya semua yg beredar di tulisan dan media dah tentang kasus ini…

  6. dari awal memang novel tersebut memang tidak pernah menyodorkan fakta, hanya saja gaya penulisannya memang cukup menarik….
    yang jelas negara ini masih butuh doa dan usaha nyata dari kita semua…
    harapan itu masih ada!

  7. tono says:

    masuk akal juga, makanya jangan dilawan 4 orang ini : 1.orang kaya 2.orang kuat 3.orang kuasa 4.orang gila , tapi doakanlah agar mereka mendapatkan keadilan-NYA

  8. Zippie says:

    Novel atau bukan, menurut sy wacana dr Rina bisa di buat menjadikan pemikiran kita. Intinya sampai detik ini SBY tidak memberikan konklusi yg konkrit. Jika SBY berani menyuruh anak buahnya blak-blakan, mengapa tidak berani menindak oknum di POLRI atau JAKSA? Hal ini menjadikan org bertanya-tanya ada apa sebenarnya.

  9. deddy says:

    Kalo ini dikembangkan menjadi sebuah naskah dan skenario dan kemudian diangkat mejadi sebuah film layar lebar, seru kali yach !!

  10. Setidaknya Rina telah berupaya keras membuat sebuah alur berpikir, “semacam skenario” yang mungkin saja benar. Tinggal bagaimana bolong2nya ditutup dengan data2 yang valid, supaya menjadi sempurna. Tugas siapakah?

  11. John says:

    Mana ada yang namanya konspirasi bisa dibuktikan. Jabatan di atas kertas bisa jadi hanya sebagai formalitas. bisa jadi juga Jusuf Kalla mau dikriminalisasi, tapi pak Kalla orang baik sehingga tidak kena. KALAU MEMANG PENDAPAT DI ATAS TIDAK BENAR, TOLONG BUATKAN CERITA YANG BENAR. Karena berbagai cara untuk menutupi hal tersebut, tetap saja janggal…..dan sejarah akan menghakimi……….!!!!!

  12. oldie says:

    Dari fakta persidangan antasari, wiliardi dan edo sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan jalan ceritera sinetron tingkat tinggi ini….! Sing becik ketitik sing olo ketoro…..seperti pepatah orang jawa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s